Grabag, Magelang, Jawa-tengah

Grabag, Magelang, Jawa-tengah
suasana Grabag

Sabtu, 21 April 2012

KDRT

BAB I
PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang
Tingkat kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) atau kasus kekerasan terhadap istri di Indonesia masih tinggi. Dalam laporan catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan yang ditangani lembaga pengada layanan yang berada di 33 provinsi, mencapai 119.107 kasus pada tahun 2011. Pada  tahun 2010 mencapai 105.103 kasus, terjadi peningkatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga.1
Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa pada awal tahun 2004 menunjukkan peningkatan serius dalam jumlah kasus kekerasan berbasis gender yang menimpa perempuan. Pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus yang dilaporkan ke lembaga pengada layanan tersebut. Pada tahun 2002 angka itu meningkat menjadi 5.163 kasus dan tahun 2003 terdapat 5.934 kasus. Sedangkan tahun 2006, catatan dari Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kamala Chandrakirana, menunjukkan kekerasan terhadap perempuan (KTP) sepanjang tahun 2006, mencapai 22.512 kasus, dan kasus terbanyak adalah Kekerasan dalam Rumah Tangga sebanyak 16.709 kasus atau 76%. Konteks fenomena gunung es, di mana kasus yang tampak hanyalah sebagian kecil saja dari kejadian yang sebenarnya. Persoalan KDRT banyak terjadi di keluarga, namun umumnya keluarga korban tidak mempunyai informasi yang jelas apakah kasus ini dapat dibawa ke pengadilan atau tidak.1
Menurut UU no. 23 tahun 2004 Pasal 1 menyatakan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang berakibat timbulnya kesengsaraan dan penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk  ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Pada pasal 2 Lingkup rumah tangga dalam Undang-Undang ini meliputi : suami, isteri, dan anak; orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga;  dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja sebagaimana dimaksud  dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.2
Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau biasa juga disebut sebagai kekerasan domestic (domestic violence) merupakan suatu masalah yang sangat khas karena kekerasan dalam rumah tangga terjadi pada semua lapisan masyarakat mulai dari masyarakat berstatus sosial rendah sampai masyarakat berstatus sosial tinggi. Domestik diharapkan tidak perlu konotasinya dalam satu hubungan suami istri saja tetapi juga pihak yang ada dalam satu keluarga itu, jadi tidak hanya suami istri saja tetapi hubungan darah atau bahkan seorang pekerja rumah tangga perlu dilindungi.3
Banyak kasus KDRT yang tidak terungkap atau tidak dilaporkan ke pihak yang berwajib, karena : masalah domestik/masalah dalam negri, aib keluarga, takut pada pelaku, berharap penyelesaiannya secara internal / kekeluargaan, meyakini bahwa sewaktu – waktu pelaku akan sadar, kesulitan menghadirkan saki atau akat bukti.
Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban. Kekerasan bisa berupa tindakan kekerasan fisik atau kekerasan psikologi.3 Keluarga (bahasa Sanskerta: "kulawarga"; "ras" dan "warga" yang berarti "anggota") adalah lingkungan yang terdapat beberapa orang yang masih memiliki hubungan darah.
I.2 Perumusan Masalah
1.      Apakah yang dimaksud dengan kekerasan dalam rumah tangga?
2.      Apa saja penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga?
3.      Bagaimanakah dampak dari kekerasan dalam rumah tangga?




I.3 Tujuan Penulisan
Agar masyarakat secara umum dapat memahami yang termasuk tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengetahui sanksi pidana dari tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Keluarga
Menurut Goldenberg (1980), keluarga adalah tidak hanya merupakan suatu kumpulan individu yang bertempat tinggal yang sama dalam satu ruang fisik dan psikis yang sama saja, tetapi merupakan suatu sistem sosial alamiah yang memiliki kekayaan bersama, mematuhi peraturan, peranan, struktur kekuasaan, bentuk komunikasi, tata cara negosiasi, serta tata cara penyelesaian masalah yang disepakati bersama, yang memungkinkan berbagai tugas dapat dilaksanakan secara efektif.
II.2 Kekerasan
Kekerasan adalah perbuatan yang dapat berupa fisik maupun non fisik, dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat), dikehendaki oleh pelaku, dan ada akibat yang merugikan pada korban (fisik atau psikis) yang tidak dikendaki oleh korban.

Kekerasan terhadap perempuan adalah setiap perbuatan berdasarkan pembedan jenis kelamin yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan perempuan secara fisik, seksual, psikologis termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secarasewenang-wenang baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi. Kekerasan terhadap anak adalah semua bentuk perlakuan menyakitkan secara fisik ataupun emosional, peyalahgunaan seksual, pelalaian, ekploitasi komersial ataupun lainnya, yang mengakibatkan cedera kerugian nyata ataupun potensial terhadap kesehatan anak, kelangsungan hidup anak, tumbuh kembang anak, atau martabat anak, yang dilakukan dalam konteks hubungan tanggung jawab, kepercayaan atau kekuasaan.
Macam kekerasan bisa berupa tindakan kekerasan fisik atau kekerasan psikologi.
-          Definisi kekerasan Fisik (WHO): tindakan fisik yang dilakukan terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik, seksual dan psikogi. Tindakan itu antara lainberupa memukul, menendang, menampar, menikam, menembak, mendorong (paksa), menjepit.
-          Definisi kekerasan psikologi (WHO): penggunaan kekuasaan secara sengaja termasuk memaksa secara fisik terhadap orang lain atau kelompok yang mengakibatkan luka fisik,mental, spiritual, moral dan pertumbuhan sosial. Tindakan kekerasan ini antara lainberupa kekerasan verbal, memarahi/penghinaan, pelecehan dan ancaman.

II.3 Kekerasan dalam Rumah Tangga
II. 3. 1 Definisi
UU Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga No. 23 Tahun 2004 Pasal 1 angka 1 (UU PKDRT) memberikan pengertian bahwa:
“Kekerasan dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.”
Menurut UU PKDRT No. 23 Tahun 2004 Pasal 2 lingkup rumah tangga meliputi :5
a.       Suami, isteri, dan anak
b.      Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang suami, istri, dan anakkarena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetapdalam rumah tangga; dan/atau
c.       Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.
II. 3. 2 Epidemiologi
Pada tahun 2001 terdapat 3.169 kasus yang dilaporkan ke lembaga pengada layanan tersebut.Pada tahun 2002 angka itu meningkat menjadi 5.163 kasus dan tahun 2003 terdapat 5.934kasus. Sedangkan tahun 2006, catatan dari Ketua Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan, Kamala Chandrakirana, menunjukkan kekerasan terhadap perempuan (KTP)sepanjang tahun 2006, mencapai 22.512 kasus, dan kasus terbanyak adalah Kekerasan dalamRumah Tangga sebanyak 16.709 kasus atau 76%. Dalam laporan catatan tahunan Komnas Perempuan, jumlah kasus kekerasan yang ditangani lembaga pengada layanan yang berada di 33 provinsi, mencapai 119.107 kasus pada tahun 2011. Pada  tahun 2010 mencapai 105.103 kasus, terjadi peningkatan terhadap kekerasan dalam rumah tangga
III. 3. 3 Bentuk-bentuk kekerasan
Mengacu kepada UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 5 tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah tangga, kekerasan dalam rumah tangga dapat berwujud :
1. Kekerasan Fisik
2. Kekerasan Psikis
3. Kekerasan Seksual
4. Penelantaran rumah tangga
1.      Kekerasan fisik menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 6
Kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Kekerasan fisik yang dialami korban seperti: pemukulan menggunakan tangan maupun alat seperti (kayu, parang), membenturkan kepala ke tembok, menjambak rambut, menyundut dengan rokok atau dengan kayu yang bara apinya masih ada, menendang, mencekik leher.
2.      Kekerasan psikis menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 7
Kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percayadiri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikisberat pada seseorang.Kekerasan psikis berupa makian, ancaman cerai, tidak memberi nafkah,hinaan, menakut-nakuti, melarang melakukan aktivitas di luar rumah.
3.      Kekerasan seksual menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 8
Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orangyang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, maupun pemaksaan hubungan seksualterhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuankomersial dan/atau tujuan tertentu. Kekerasan seksual seperti memaksa isteri melakukanhubungan seksual walaupun isteri dalam kondisi lelah dan tidak siap termasuk saat haid,memaksa isteri melakukan hubungan seks dengan laki-laki lain.
4.      Penelantaran rumah tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004 Pasal 9
Penelantaran rumah tangga adalah seseorang yang menelantarkan orang dalam lingkup rumahtangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atauperjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orangtersebut. Selain itu, penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkanketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layakdi dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orangtersebut. Penelantaran seperti meninggalkan isteri dan anak tanpa memberikan nafkah, tidakmemberikan isteri uang dalam jangka waktu yang lama bahkan bertahun-tahun.

III.3 4 Faktor Pemicu KDRT
Adapun faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap istri, yaitu :
1.      Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan istri.
Anggapan bahwa suami lebih berkuasa dari pada istri telah terkonstruk sedemikian rupa dalam keluarga dan kultur serta struktur masyarakat. Bahwa istri adalah milik suami oleh karena harus melaksanakan segala yang diinginkan oleh yang memiliki.Hal ini menyebabkan suami menjadi merasa berkuasa dan akhirnya bersikap sewenang-wenang terhadap istrinya.
2.      Ketergantungan ekonomi.
Faktor ketergantungan istri dalam hal ekonomi kepada suami memaksa istri untuk menuruti semua keinginan suami meskipun ia merasa menderita. Bahkan, sekalipun tindakan keras dilakukan kepadnya ia tetap enggan untuk melaporkan penderitaannya dengan pertimbangan demi kelangsungan hidup dirinya dan pendidikan anak-anaknya.Hal ini dimanfaatkan oleh suami untuk bertindak sewenang-wenang kepada istrinya. Suami mengetatkan uang belanja adalah masalah yang paling sering timbul.
3.      Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik.
Faktor ini merupakan faktor dominan ketiga dari kasus kekerasan dalam rumahtangga.Biasanya kekerasan ini dilakukan sebagai pelampiasan dari ketersinggungan,ataupun kekecewaan karena tidak dipenuhinya keinginan, kemudian dilakukan tindakan kekerasan dengan tujuan istri dapat memenuhi keinginannya dan tidak melakukan perlawanan. Hal ini didasari oleh anggapan bahwa jika perempuan rewel maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut. Anggapan di atas membuktikan bahwa suami sering menggunakan kelebihan fisiknya dalam menyelesaikan problem rumah tangganya.
4.      Persaingan
Jika di muka telah diterangkan mengenai faktor pertama kekerasan dalam rumah tangga adalah ketimpangan hubungan kekuasaan antara suami dan istri. Maka di sisi lain, perimbangan antara suami dan istri, baik dalam hal pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi baik yang mereka alami sejak masih kuliah, di lingkungan kerja,dan lingkungan masyarakat di mana mereka tinggal, dapat menimbulkan persaingan dan selanjutnya dapat menimbulkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa di satu sisi suami tidak mau kalah, sementara di sisi lain istri juga tidak mau terbelakang dan dikekang.
5.      Frustasi
Terkadang pula suami melakukan kekerasan terhadap istrinya karena merasa frustasi tidak bisa melakukan sesuatu yang semestinya menjadi tanggung jawabnya. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang :
a.       Belum siap kawin
b.      Suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga.
c.       Masih serba terbatas dalam kebebasan karena masih menumpang pada orangtua atau mertua.
Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan danperbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan terhadap istrinya dengan memarahinya, memukulnya, membentaknya dan tindakan lain yang semacamnya.
6. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum
Pembicaraan tentang proses hukum dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak terlepas dari pembicaraan hak dan kewajiban suami istri. Hal ini penting karena bisa jadi laporan korban kepada aparat hukum dianggap bukan sebagai tindakan criminal tapi hanya kesalahpahaman dalam keluarga.Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban istri sebagai korban, karena posisi dia hanya sebagai saksi pelapor atau saksi korban. Dalam proses siding pengadilan, sangat minim kesempatan istri untuk mengungkapkan kekerasan yang ia alami.

III.3.5 Proses Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidaklah selalu muncul dengan seketika, tetapi terjadi melalui proses tertentu. Secara umum proses terjadinya, sebagai berikut:
1.      Munculnya masalah yang memicu ketegangan
2.      Dilanjutkan dengan ungkapan verbal yang kasar kepada suami/istri atau anak-anak
3.      Kata – kata kasar dilanjutkan dengan kekerasan
4.      Dalam posisi ini perlawanan justru akan meningkatkan ledakan emosi
5.      Setelah puas melampiaskan emosinya, ketegangan menurun, dan diikuti penyesalan dari pelaku, istri sebagai korban senantiasa ada dalam posisi yang terpojok, karena istri senantiasa memiliki beban moral untuk menyelamatkan ikatan keluarga daripada berusaha untuk menyelamatkan diri sendiri.

III.3.6 Gejala Korban KDRT
Gejala-gejalanya adalah: merasa rendah diri, cemas, penuh rasa takut, sedih, putus asa, terlihat lebih tua dari usianya, sering merasa sakit kepala, mengalami kesulitan tidur, mengeluh nyeri yang tidak jelas penyebabnya, kesemutan, nyeri perut, dan bersikap agresif tanpa penyebab yang jelas. Jika anda membaca gejala-gejala di atas, tentu anda akan menyadari bahwa akibat kekerasan yang paling fatal adalah merusak kondisi psikologis yang waktu penyembuhannya tidak pernah dapat dipastikan. 
III.3..7 Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Karena kekerasan sebagaimana tersebut di atas terjadi dalam rumah tangga, maka penderitaan akibat kekerasan ini tidak hanya dialami oleh istri saja tetapi juga anak-anaknya.Adapun dampak kekerasan dalam rumah tangga yang menimpa istri adalah:
1.      Kekerasan fisik langsung atau tidak langsung dapat mengakibatkan istri menderita rasa sakit fisik dikarenakan luka sebagai akibat tindakan kekerasan tersebut.
2.      Kekerasan seksual dapat mengakibatkan turun atau bahkan hilangnya gairah seks,karena istri menjadi ketakutan dan tidak bisa merespon secara normal ajakan berhubungan seks.
3.      Kekerasan psikologis dapat berdampak istri merasa tertekan, shock, trauma, rasa takut,marah, emosi tinggi dan meledak-ledak, kuper, serta depresi yang mendalam.
4.      Kekerasan ekonomi mengakibatkan terbatasinya pemenuhan kebutuhan sehari-hari yang diperlukan istri dan anak-anaknya.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa kekerasan tersebut juga dapat berdampak pada anak-anak. Adapun dampak-dampak itu dapat berupa efek yang secara langsung dirasakan oleh anak, sehubungan dengan kekerasan yang ia lihat terjadi pada ibunya, maupun secara tidak langsung. Bahkan, sebagian dari anak yang hidup di tengah keluarga seperti ini juga diperlakukan secara keras dan kasar karena kehadiran anak terkadang bukan meredam sikap suami tetapi malah sebaliknya. Menyaksikan kekerasan adalah pengalaman yang amat traumatis bagi anak-anak.Kekerasan dalam rumah tangga yang dialami anak-anak membuat anak tersebut memiliki kecenderungan seperti gugup, gampang cemas ketika menghadapi masalah, sering ngompol, gelisah dan tidak tenang, jelek prestasinya di sekolah, mudah terserang penyait seperti sakit kepala, perut, dan asma, kejam kepada binatang, Ketika bermain sering meniru bahasa yang kasar, berperilaku agresif dan kejam, suka minggat, dan suka melakukan pemukulan terhadap orang lain yang tidak ia sukai. Kekerasan dalam rumah tangga yang ia lihat adalah sebagai pelajaran dan proses sosialisasi bagi dia sehingga tumbuh pemahaman dalam dirinya bahwa kekerasan dan penganiayaan adalah hal yang  wajar dalam sebuah kehidupan berkeluarga. Pemahaman seperti ini mengakibatkan anak berpendirian bahwa:
1.      Satu-satunya jalan menghadapi stres dari berbagai masalah adalah dengan melakukan kekerasan
2.      Tidak perlu menghormati perempuan
3.      Menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan berbagai persoalan adalah baik dan wajar
4.      Menggunakan paksaan fisik untuk mendapatkan sesuatu yang diinginkan adalahwajar dan baik-baik saja.
Di samping dampak secara langsung terhadap fisik dan psikologis sebagaimana disebutkan di atas, masih ada lagi akibat lain berupa hubungan negatif dengan lingkungan yang harus ditanggung anak seperti:
1.      Harus pindah rumah dan sekolah jika ibunya harus pindah rumah karena menghindari kekerasan.
2.      Tidak bisa berteman atau mempertahankan teman karena sikap ayah yang membuat anak terkucil.
3.      Merasa disia-siakan oleh orang tua
Kebanyakan anak yang tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kekerasan akan tumbuh menjadi anak yang kejam. Penelitian membuktikan bahwa 50% - 80% laki-laki yang memukuli istrinya atau anak-anaknya, dulunya dibesarkan dalam rumah tangga yang bapaknya sering melakukan kekerasan terhadap istri dan anaknya.Mereka tumbuh dewasa dengan mental yang rusak dan hilangnya rasa iba serta anggapan bahwa melakukan kekerasan terhadap istri adalah bisa diterima.

III.3.7 Langkah-langkah yang harus dilakukan korban KDRT
1.      Menceritakan kepada orang lain, seperti teman dekat, kerabat, lembaga-lembaga pelayanan atau konsultasi.
2.      Melaporkan ke polisi.
3.      Mencari jalan keluar dengan konsultasi psikologis maupun konsultasi hukum.
4.      Mempersiapkan perlindungan diri, seperti uang, tabungan, surat-surat penting untuk kebutuhan pribadi dan anak.
5.      Pergi ke dokter untuk mengobati luka-luka yang dialami, dan meminta dokter membuat visum

III.3.8 Aspek Hakum Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Semakin besarnya peranan lembaga-lembaga sosial atau WCC dalam menanamkan kesadaran akan hak dan memberikan pendampingan serta perlindungan kepada korban kasus KDRT dipengaruhi oleh lahirnya peraturan perundang-undangan di Indonesia. Lahirnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT, Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban KDRT, Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Terhadap Perempuan, Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dan peraturan perundangan lainnya yang memberikan tugas dan fungsi kepada lembaga-lembaga yang terkoordinasi memberikan perlindungan hukum terhadap kasus KDRT dan termasuk lembaga-lembaga sosial yang bergerak dalam perlindungan terhadap perempuan. Bahkan dalam rencana pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut tidak terlepas dari peranlembaga sosial.

A. Undang-undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam RumahTangga
Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga yang selanjutnya disebut sebagai UU PKDRT diundangkan tanggal 22 September 2004 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No. 95. Fokus UU PKDRT ini ialah kepada upaya pencegahan, perlindungan dan pemulihan korban kekerasan dalamrumah tangga.UU PKDRT Pasal 3 menyebutkan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dilaksanakan berdasarkan :
a.       Penghormatan hak asasi manusia
b.      Keadilan dan kesetaraan gender
c.       Nondiskriminasi
d.      Perlindungan korban.
UU PKDRT Pasal 4 menyebutkan Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga bertujuan :
a.       Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
b.      Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
c.       Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
d.      Memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

B. Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan
Peraturan Presiden No. 65 Tahun 2005 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasanterhadap Perempuan yang selanjutnya disebut sebagai Perpres Komnas Perempuan ialah merupakan penyempurnaan Keputusan Presiden No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan. Perpres Komnas Perempuan Pasal 24 telah mencabut dan menyatakan tidak berlaku Keppres No. 181 Tahun 1998 tentang Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan.Komnas Perempuan ini dibentuk berdasarkan prinsip negara hukum yang menyadari bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan merupakan salah satu bentuk pelanggaran atas hak-hak asasi manusia sehingga dibutuhkan satu usaha untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya kekerasan terhadap perempuan.

III.3.9. Aspek Sosial-Budaya
Jender adalah hasil konstruksi social-budaya yang membedakan perempuan dan laki-laki dalam keluarga dan masyarakat. Pemahaman demikkian diturunkan secara cultural menjadi keyakinan dan kepercayaan secara turun temurun dari satu generasi ke generasi lainnya hingga menjadi sebuah idiologi. Jender melahirkan perbedaan social antara laki – laki dengan perempuan yang sering diyakini sebagai kodrat dan tidak bisa diubah, maka konsep gender mempengaruhi keyakinan bagaimana laki – laki dan perempuan dalam berpikir dan bertindak. Perbedaan posisi antara perempuan dan laki – laki menimbulkan ketidakadilan dan merupakan akar munculnya kekerasan.

III.3.10 Ketentuan Pidana
Ketentuan pidana terhadap pelanggaran KDRT diatur oleh Undang-undang Republik Indonesia No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut :
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 44
1.      Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling  lama 5 (Lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah).
2.      Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan korban jatuh sakit atau luka berat, dipidanakan penjara paling lama 10 tahun atau denda paling banyak Rp30.000.000,- (Tiga puluh juta rupiah).
3.      Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan mati nyakorban, dipadana penjara paling lama 15 (Lima belas) tahun atau denda paling banyakRp45.000.000,-(Empat puluh lima juta rupiah).
4.      Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-harian,dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyakRp 5.000.000,-(Lima juta rupiah).     
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 45
1.      Setiap orang yang melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana
2.      dimaksud dalam Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 9.000.000,- (Sembilanjuta rupiah).
3.      Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidanakan penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp3.000.000,-(Tiga juta rupiah).


UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 46
Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun atau denda paling banyak Rp36.000.000,- (Tiga puluh enam juta rupiah).
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 47
Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling sedikit Rp 12.000.000,00-(dua belas juta rupiah) atau paling banyak Rp 300.000.000,00-(tiga ratus juta rupiah).
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 48
Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dan 47 mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, mengalami gangguan daya pikir atau kejiwaan sekurang-kurangnya selama 4 (empat) minggu terus menerus atau 1 (satu) tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun atau denda paling sedikit Rp 25.000.000,00-(dua puluh lima juta rupiah) dan paling banyak Rp500.000.000,00- (lima ratus juta rupiah).
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 49
Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000,00-(lima belas juta rupiah), setiap orang yang:
a. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksudd alam Pasal 9 ayat (1);
b.Menelantarkan orang lain sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2).
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 50
Selain pidana sebagaimana dimaksud dalam bab ini hakim dapat menjatuhkan pidana tambahan berupa :pembatasan gerak pelaku baik yang bertujuan untuk menjauhkan pelaku dari korbandalam jarak dan waktu tertentu, maupun pembatasan hak-hak tertentu dari pelaku;penetapan pelaku mengikuti program konseling di bawah pengawasan lembaga tertentu.

III.3.10. Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga
Pemulihan korban berdasarkan kepada Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga :
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 39
Untuk kepentingan pemulihan, korban dapat memperoleh pelayanan dari:
b. Pekerja sosial;
c. Relawan pendamping; dan/atau
d. Pembimbing rohani.
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 40
1.      Tenaga kesehatan wajib memeriksa korban sesuai dengan standar profesinya
2.      Dalam hal korban memerlukan perawatan, tenaga kesehatan wajib memulihkan dan
merehabilitasi kesehatan korban.
UU Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 42
Dalam rangka pemulihan terhadap korban, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping dan/atau pembimbing rohani dapat melakukan kerja sama.
Yang dimaksud dengan upaya pemulihan korban Peraturan Pemerintah RI No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga pada Pasal 1 ayat 1 ialah :
Segala upaya untuk penguatan korban kekerasan dalam rumah tangga agar lebih berdaya baik secara fisik maupun psikis.
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga (PP PKPKKDRT) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan bahwa Penyelenggaraan pemulihan ialah:
Segala tindakan yang meliputi pelayanan dan pendampingan korban KDRT.
Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga  (PP PKPKKDRT) Pasal 2 ayat 1 menyebutkan :
Bahwa penyelenggaraan pemulihan terhadap korban dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan pemerintah daerah serta lembaga sosial sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing, termasuk menyediakan fasilitas yang diperlukan untuk pemulihan korban. Hal yang sama disebutkan dalam PP RI Pasal 19 yang menyebutkan :
Untuk penyelenggaraan pemulihan, pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing dapat melakukan kerjasama dengan masyarakat atau lembaga sosial, baik nasional maupun internasional yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Dari ketentuan ini, lembaga sosial mendapat kesempatan untuk berperan dalam melakukan upaya pemulihan korban KDRT.
PP PKPKDRT Pasal 4 menyebutkan Penyelenggaraan kegiatan pemulihan korban meliputi
a) Pelayanan kesehatan
b) Pendampingan korban
c) Konseling
d) Bimbingan rohani
e) Resosialisasi
Pemulihan kondisi Psikologis :
Bagi suami sebagai pelaku : bantua psikolog agar akar permasalahan yang menyebabkan dia menyebabkan dia melakukan tindakan kekerasan dapat terungkap dan belajar bersikap empati melalui terapi kognitif, karena tanpa adanya perubahan pola piker suami untuk menerima dirinya dan istrinya maka kekerasan dapat terjadi lagi.
Bagi istri sebagai korban,terapi kognitif juga harus dilakukan sehingga dapat bersikap asertif. Korban juga dapat meminta bantuan perlindungan pada LSM yang menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan




III.3.11. Perlindungan Saksi dan Korban Kekerasan Dalam Rumah
Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga Pasal 10, korban berhak mendapatkan :
a.       Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lainnya baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan
b.      Pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis
c.       Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban
d.      Pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
e.       Pelayanan bimbingan rohani

Menurut Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah
Tangga Pasal 15, setiap orang yang mendengar, melihat, atau mengetahui terjadinya kekerasan dalam rumah tangga wajib melakukan upaya-upaya sesuai dengan batas kemampuannya untuk :
a. Mencegah berlangsungnya tindak pidana;
b. Memberikan perlindungan kepada korban;
c. Memberikan pertolongan darurat; dan
d. Membantu proses pengajuan permohonan penetapan perlindungan.
Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang selanjutnya disebut dengan UU PSK berlaku sejak tanggal 11 Agustus 2006 setelah diundangkan di Lembaran Negara RI No. 64 Tahun 2006. Pokok materi UU PSK ini meliputi perlindungan dan hak saksi dan korban, lembaga perlindungan saksi dan korban, syarat dan tata cara pemberian perlindungan dan bantuan, serta ketentuan pidana. UU PSK ini dikeluarkan karena pentingnya saksi dan korban dalam proses pemeriksaan di pengadilan sehingga membutuhkan perlindungan yang efektif, profesional, dan proporsional terhadap saksi dan korban

Perlindungan saksi dan korban dilakukan berdasarkan asas penghargaan atas harkat dan martabat manusia, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum. Perlindungan saksi dan korban berlaku pada semua tahap proses peradilan pidana dalam lingkungan peradilan yang bertujuan untuk memberikan rasa aman pada saksi dan/atau korban dalam memberikan keterangan pada setiap proses peradilan pidana. Perlindungan saksi dan korban juga dilakukan karena adanya hak-hak seorang saksi dan korban yang harus dilindungi seperti
a.       Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari Ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya
b.      Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan
c.       Memberikan keterangan tanpa tekanan
d.      Mendapat penerjemah
e.       Bebas dari pertanyaan yang menjerat
f.       Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus
g.      Mendapatkan informasi mengenai putusan pengadilan
h.      Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan
i.        Mendapat identitas baru
j.        Mendapatkan tempat kediaman baru
k.      Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan
l.        nasihat hokum
m.    Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir, dan/atau Bantuan medis dan rehabilitasi psikososial dalam hal saksi dan korban mengalami pelanggaran hak asasi manusia yang berat.



BAB III
ANALISIS KASUS

Contoh kasus KDRT
            Kasus KDRT ini terjadi pada tahun 2006,korban SNJ alias Lisa, dalam kasus KDRTnya Lisa di siram oleh suaminya ME dengan menggunakan air keras ME mengaku, tindakannya itu dilakukan karena cemburu. Alasannya, Lisa sering keluar rumah tanpa minta izin. Sedangkan Lisa, menurut pengakuan Mulyono, sering ingin meninggalkan rumahnya di Pasuruan, Jatim, karena tak kuat hidup bersama Mulyono yang "ringan tangan". Lisa bahkan sempat pergi ke Pontianak, Kalbar. Namun Mulyono berhasil mengejarnya dan membawa Lisa kembali ke Pasuruan. Saat itulah, kejadian mengerikan itu berlangsung. "Dia tidak ingin istrinya keluar rumah. Kemudian korban disiram dengan air pembersih lantai yang mengandung zat kimia HCl," kata Kapolwiltabes.
            Menurut tetangga korban, lisa memiliki wajah yang cantik, “"lha wong kalau dia bangun tidur, enggak mandi, langsung ke pasar. Di pasar jadi idola kog” ujar salah seorang tetangga korban. Setelah kejadian penyiraman air keras, pihak RSUD Soetomo, Surabaya melakukan face off (rekonstruksi wajah total) kepadanya untuk memperbaiki wajahnya yang rusak, meskipun tidak akan kembali 100% seperti semula.

Analisis kasus
Pada kasus diatas, pelaku kekerasan dapat dikenakan pelanggaran Undang-undang No.23 Tahun 2004 mengenai Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pasal 5 (a) dan pasal 6 yakni mengenai tindakan kekerasan dalam rumah tangga berupa kekerasan fisik (pasal 5 a) yang mengakibatkan rasa sakit dan luka berat pada korban (pasal 6). Atas perbuatannya tersebut pelaku kekerasan terancam hukuman pidana sebagaimana yang sudah tertera diatas dan tercantum dalam UU PKDRT. Pelaku kekerasan akan dikenakan pasal 44 ayat (1) yang berbunyi :
“Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a dipidana dengan pidana penjara paling lama 5(lima) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).”

 DAFTAR PUSTAKA

1.      Kasus Kekerasan terhadap Perempuan Meningkat, http://www.bbc.co.uk/indonesia/berita_indonesia/2012/03/120307_komnasperempuan.shtml diakses tanggal 23 Maret 2012
2.      Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
3.      Masyarakat Pemantau Peradilan Indonesia, Kekerasan Dalam Rumah Tangga,  http://bocahbancar.files.wordpress.com/2009/01/1 diakses 21 maret 2012

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar